Summary Artikel Tentang Kekayaan "Campuran" Dalam Masyarakat Kapitalisme Eropa Timur

Judul: Recombinant Property in east European Capitalism

           Oleh David Stark, Cornell University, ASJ Vol.101 No. 4 January 1996

Background

Sosiologi mulai di kenal sebagai ilmu pengetahuan sejak abad transisi di Eropa Barat, dan kemudian dengan di siplin ini dapat di pelajari perubahan transisi dari kondisi tradisional kepada suatu era modernitas, dari keadaan rural menuju masyarakat urban, atau dari feudalisme ke kapitalisme. Bagi para pendiri sosiologi kritis yang menimpa masyarakat Eropa pada akhir abad ke 19 di anggap sebagai kekosongan normatif dan institisional. Tatanan lama yang di atur oleh tradisi telah lewat, namun suatu tatanan moral yang baru belum juga terbentuk.

Namun demikian, apakah kita masih hidup pada abad transisi? Dan adakah model perubahan sosial, yang tumbuh sedemikian rupa selama munculnya sosiologi, yang masih cukup untuk memahami perubahan penting di Eropa Barat akhir-akhir ini. Apabial, pada tahun 1980-an masyarakat eropa timur tidak menggunakan sisitem logika yang jelas untuk mengorganisasikan dirinya, mereka tidak mungkin berada pada masa sekarang ( postsocialist) denagn andalan system identitas tersendiri.

Objectives

Artikel ini mencoba memahami bagaimana para individu (aktor) dalam konteks post-soialist membangun kembali organisasi-organisasi dan institusi-institusi mereka bukan di atas reruntuhan (not on the ruins) rezim komunisme, melainkan dengan puing-puing masa lalu (with the ruins of) itu mereka berusaha menyebarkan kembali sumber daya (resources) yang tersedia dalam rangka menghadapi dilemma yang praktis ini.

Theoretical Framework

Penulis artikel ini menggunakan pandangan Walker(1994) bahwa property reforms tidak akan memadai dilakukan denagn tindakan privatisasi saja. Walder (1994) bahwa proprety reform tidak akan memadai dilakukan dengan tindakan privatisasi saja. Walder mengemukakan bahwa “klarifikasi terhadap hak-hak property (property rights)” dalam reormasi fiskal masyarakat China telah dapat memberikan kemajuan dalam bentuk peningkatan insentif sambil mereka menjaga (maintain) “public ownership” tanpa privatisasi. Walder melanjutkan analisisnya tentang kasus Hongaria juga memperlihatkan juga bahwa transformasi property dapat terjadi tanpa conventional privatization.Sebagaiman adapat di lihat bahwa munculnya berbagai bentuk property baru di Hongoria itu mengaburkan beberapa hal. Pertama mengaburkan batas-batas public dan private property; kedua, mengaburkan batas-batas organisasional dari perusahaan-perusahaan; dan ketiga, mengaburkan boundeadness of justifactory principles. Untuk menunjukan proses pengkaburan batas-batas dari ketiga bentuk pemilikanan (property) itu ia mengadopsi istilah (term) recombinant propery. Jadi, recombinant property adalah suatu bentuk pembatas organisasional, atau management portofolio, dimana denagn cara seperti itu adalah suatu  upaya untuk memiliki (hold)  resources yang dapat  di benarkan atau dimulai dengan berbagai standart ukuran.

Methods

Berbagai argumen dalam artikel ini di dasarkan pada data yang dikumpulakn dengan cara menetakan 11 bulan di Budapest pada tahun 1993-1994.Jadi, penelitian ini di lakukan dalam bentuk-bentuk: pertama, penelitian lapangan di 6 perusahaan orang Hongoria; kedua, komplikasi serangkain data tentang struktur pemilikan dari 200 korporasi yang paling besar di hongoria dan 25 Bank teratas ( top banks); dan ketiga, wawancara dengan para individu (aktor) utama pada bank-bank, property agencies, partai-partai politik, dan menteri-menteri pemerintah.

Findings

Berangkat dari pertanyaan “dalam pengertian apa private property dapat menjadi bentuk tipikal dari hubungan-hubungan pemilikan(properti relation) dalam bidang ekonomi yang didominasi oleh pemilikan negara atas aset-aset produktif’’. Dalam hubungan ini penulis menggolongkan dalam dua strategi yang mendasar, yaitu: pertama, institusioanlisasi privete property  sangat mungkin dilakukan denagn cara mengalihkan aset dari tanga public ke privat. Secara spesifik ada usulan dari perspektif radikal ini untuk berbagai asumsi (share the asumption) bahwa penciptaan sektor privat dimulai dengan pengadaan (existing) perusahaan-perusahaan milik negara (state-owned enterprises).Jadi, unit-unit organisasi dasar yang muncul dalam ekonomi pasar akan menjadi pre-existing but newly privatized enterprises. kedua, dari perspektif institutional economics property yang terdapat (rests) dalam perkembangan (in th edevelopment of)a class of private proprietors. Akibat pengalihan aset-aset unit organisasi tertentu dari suatu bentuk pemilikan ke bentuk yang lain, maka kebijakn public aka berkurang hambatan untuk masuk ke dalam skala kecil dan menengah, sebagai usha-usaha private yang sesungguhnya.

Hongoria mengalami perubahan sistem ekonomi selama era postsocialist menjadi tiga tipe, yaitu sebagai beriktu: (1)Model mixed Economy, model ini lahir bukan hany akarena dualisme perusahaan milik negar yang sangat terbaats dari satu sektor yang lain, tetapi karena kebanyakan perusahaan itu yang mengeksploitir aspek-aspek relasi property public privat. Temuannya adalah bentuk-bentuk property baru dalam mana kualitas privat dan publick dihilangkan (dissolved), kemudian di bangun hubungan jalin-menjalin (interwoven), dan di upayakna penggabungan (recombined) kualitas-kualitas tersebut. (2) Moldel diversity Economy, yaitu tipe kapitalisme yang berbeda-beda atau beragam itu termanifestasikandalam bentuk-bentuk yang tak cukup untuk dikonseptualakn sebagai mixtures of capitalism and socialsm. Denagn analisis recombinant property ini kami mampu keluar dari debat tentang ekonomi Asia timur bagi Eropa timur tentang (viut) neoliberalism (World Ban, 1993;Amsden, 1994) yang menjadikan jarinagn sosial sebagai unit analisisnya. (3)Model Complexity economy, suatu pandangan yang di dasarkan pada keragaman (diversity) tipe economy, suatu pandangan yang didasarkan pada keragaman (diversity) tipe ekonomi Postsocialist masyarakat Hongoria, yakni prinsip tumpang tindih sementara yang salaing bertentangan, tetapi itu hanya sebagai penjajaran (juxtapossition) rasionalitas untuk meredefinisikannya, dan upaya ini di lakukan unutk “mengakui” propwrty orang dan suatu yang bersifat refleksivitas organisasional.

Kesimpulan

Ada tiga aspek yang berkaitan dengan recombination property ( yaitu pengkaburan pemilikan public dan privat, pengkaburan batas-batas organisasional perusahaan public dan privat, dan pengkaburan ketertarikan ( boundedness) dengan prinsip-prinsip legitimasi). Perubahan ekonomi postsocialist hongoria menimbulkan sebuah tipologi baru yang memberikan jalan keluar pada kehidupan ekonomi mereka dalam menghadapi tantangan kapitalisme barat. Tipe-tipe sistem ekonomi mixture, diversity, dan complexity itu merupakan gmbaran kehidupan ekonomi masyarakat bersangkutan yang terungkap dala penelitian tentang recombinant property.

Relevansi dengan Kasus Aceh

Recombinant property sebagai suatu bentuk pembatasan pemilikan privat dan  publik dapat dipakai untuk memahami bagaiman para pemilik tanah di Aceh menanggapi ketidakpastian cara pemilikan dalam lingkungan kelompoknya dengan mengembangkan milik mereka secara bervariasi, dengan cara meredefinisi dan merekombinasikan resources yang di milikinya. Ini adalah suatu upaya untuk memilki (hold) tanah yang dapat dibenarkan secara adat atau dimulai dengan berbagai upaya.

Artikel ini memberikan inspirasi bagi peneliti dalam upaya atau rencana penelitian tentang “ Semangat Individualisme Dalam  Masyarakat Aceh Yang sedang Berubah (Studi Kasus Praktik Pemilikan Tanah Pribadi Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Nasional)”. Hal ini berkaitan dengan proses perubahan rasionalitas pemilik tanah yang memungkinkan dalam masyarakat seperti itu lahir dari sebuah tipologi atau model Pemilikan Individual. Setidaknya, artikeltersebut menawarkan beberapa alternatif model pemilikan tanah pribadi yang di tampilkan individu dalam rangkaian kehidupan sosial orang-orang Aceh